Inhu, Catatanriau.com | Warga Desa Penyaguhan menyampaikan keluhan terkait kebijakan pemerintah terhadap ribuan hektar lahan mereka yang telah digarap oleh PT Duta Palma Grup sejauh ini sudah sampai dimana progresnya. Selain itu, warga juga meminta pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) untuk melakukan perbaikan akses jalan penghubung tiga Desa yakni Desa Seberida, Desa Belimbing dan Desa Penyaguhan yang dinilai sudah rusak parah dan sudah sangat layak untuk diperbaiki.

Hal ini disampaikan oleh warga kepada Martimbang Simbolon saat ia sedang melakukan reses II tahun 2023 selaku Anggota DPRD Kabupaten Inhu, di Desa Penyaguhan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu, Riau, Rabu (23/08/2023) siang.

"Sudah setahun lebih, kami masyarakat Desa Penyaguhan menanti-nantikan lahan 3000 hektar yang digarap oleh PT Palma, dalam hal ini kami ingin bertanya untuk saat ini sudah sampai dimana kebijakan pemerintah terkait hal ini. Bapak selaku Anggota DPRD Inhu apakah ada bocoran dari Bupati atau Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Untuk ini kami harapkan jawaban agar kami diberikan arahan kapan, bagaimana dan sudah sampai dimana pengurusan tanah tersebut," kata Pak Situmorang yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Penyaguhan.

Menanggapi hal itu,  Martimbang Simbolon mengatakan, saat ini kurang lebih seluas 47.000 Hektar lahan yang mencakupi Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Seberida dan Kecamatan Kuala Cenaku telah digarap oleh PT Duta Palma Grup atau PT PAL dan ada beberapa anak perusahaan PT Duta Palma Grup.

"Untuk hal ini sudah disidangkan di Pengadilan dan ini sudah ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung RI, dan kita sudah melihat secara bersama-sama," kata Martimbang Simbolon.

Selain itu menurutnya, saat ini salah satu Caleg DPRD Dari Partai Perindo untuk Dapil 1 Inhu, yakni Bambang yang juga merupakan Ketua Koperasi Cenaku Lestari di Kecamatan Kuala Cenaku. Bambang juga telah berjuang langsung mengurus hal tersebut ke Jakarta.

"Nanti saya akan membawa data yang beliau miliki dan sesuai hasil yang dimiliki dari Kejagung, hari ini beliau masih di Jakarta, kemarin saya sudah coba menghubungi beliau untuk menanyakan perkembangan dan sudah sampai dimana progresnya," katanya.

Martimbang Simbolon juga menegaskan, saat ini untuk kewenangan pengurusan lahan tersebut sudah tidak berada ditangan Pemerintah Kabupaten Inhu, atau Kejaksaan ataupun Pengadilan Negeri Inhu, sebab masalah tersebut sudah langsung ditangani oleh Kejagung RI. 

"Nanti dokumennya akan saya minta dan akan saya sampaikan langsung kepada bapak ibu yang ada di Desa Penyaguhan ini. Dan data kelompok atau koperasi yang ada di Desa ini akan saya minta juga, tetapi untuk sementara hari ini Duta Palma Grup memang secara hukum sudah diambil alih oleh Pemerintah dan dalam pengawasan diserahkan kepada PTPN V sehingga hari ini walaupun mereka bergerak, mereka berjalan itu hanya untuk mengakomodir karyawan yang sudah bekerja disana," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu pula, salah seorang tokoh agama Kristen yakni Pendeta Hutabarat ia mengeluhkan terkait akses jalan penghubung tiga Desa yang dinilai sudah sangat layak untuk diperbaiki.

"Kami ingin menyampaikan terkait akses jalan yang menyangkut tiga Desa, mulai dari Desa Seberida, Desa Belimbing sampai ke Desa Penyaguhan, yang kita tau bahwa setatus dari jalan itu adalah milik Pemda Inhu. Walaupun saat ini jalan tersebut bisa dilalui dengan baik, namun saat ini untuk perbaikannya muali dari Desa Belimbing sampai Desa Penyaguhan merupakan swadaya BUMDES, kita ingin menanyakan kira-kira sampai dimana perhatian pemerintah mengenai akses jalan ditiga Desa ini, sebab hal ini juga cukup penting bagi kami untuk saat ini sebab jalan ini merupakan urat nadi untuk memperlancar perekonomian dan segala urusan warga yang ada di Desa ini," keluhnya.

Menanggapi hal itu Martimbang Simbolon mengatakan bahwa masalah jalan tersebut pada bulan Maret kemarin saat Musrenbang Kecamatan dan setelah itu Musrenbang Kabupaten Inhu ia telah berteriak lantang dan bersuara keras kepada Pemerintah Kabupaten Inhu untuk meminta agar segera dilakukan perbaikan ataupun pembangunan akses jalan penghubung sejumlah Desa di Kecamatan Batang Gansal.

"Seperti akses jalan Desa Seberida, Desa Belimbing, Desa Penyaguhan dan Desa Seberida, Desa Usul, dan Rantau Langsat. Pada saat itu saya juga berteriak meminta kepada pemerintah yang notabene Desa Rantau Langsat adalah juara tiga Desa Pariwisata Se Riau, namun amat disayangkan aksesnya sangat buruk, bagaimana wisatawan mau hadir kesana jika aksesnya seperti itu," katanya.

Padahal menurutnya, dengan dibangunnya akses jalan masuk ke Desa Rantau Langsat akan meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat dan menumbuhkan UMKM yang ada. 

"Tetapi jawabannya ketersediaan Anggaran. Hari ini ada keterbatasan anggaran itu benar, akan tetapi ada anggaran di pemerintah pusat dan provinsi harusnya itu bisa dialokasikan kedaerah dan kabupaten, saya juga berteriak meminta bagaimana langkah dan usaha pemerintah daerah untuk sampai kesana, seperti saya contohkan yang telah dilakukan oleh Bupati Karo, Bupati Pakpak yang saat itu mereka membawa oleh-oleh jeruk ke istana Merdeka menemui pak Jokowi. Setelah mereka kesana jalan di Kabanjahe dan Kabupaten Karo sekitar 120 kilometer dibangun oleh pemerintah pusat," imbuhnya.

Dalam hal ini kata Martimbang, dirinya tidak menyalahkan pemerintahan saat ini, tetapi ia meminta agar ada langkah dan usaha pemerintah melalui Bupati untuk menjemput anggaran-anggaran yang ada di Pemerintah Pusat. 

"Jangan seperti di Lampung, harus viral dulu baru presiden Jokowi turun dibangun langsung. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Labura, viral baru dibangun. Apakah di Desa kita di Kecamatan Batang Gansal ini juga harus viral dulu baru dibangun. Artinya pemerintah daerah jangan menutup mata disini. Kami sebagai wakil rakyat sudah mengusulkan yang terbaik namun keputusan tetap berada ditangan pemerintah sebagai eksekutif untuk mengeksekusi setiap anggaran yang ada. Saya akan tetap berjuang dan akan tetap berusaha untuk kemajuan kita bersama. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat yang telah bersuwadaya untuk membangun jalan kita ini, nampaknya pemerintah hari ini membiarkan kita berdiri sendiri," tukasnya.***

Laporan : S.A Pasaribu